KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan tak gegabah menyikapi merebaknya ideologi dan gerakan NII di lembaga pendidikan. Antisipasi terhadap gerakan itu dilakukan secara komprehensif. Penegasan ini disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam, Nasaruddin Umar. "Jangan sampi nanti rombak kurikulum, rombak sistem pendidikan, "kata dia.
Apalagi, lanjut Nasurrdin, ditemui dalam acara sinergitas Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag, Bandung, Rabu (27/4), pihaknya meyakini pertumbuhan populasi NII di Tanah Air tidak terlalu signifikan. Mereka hanyalah kelompok kecil yang keluar dari mainstream umat Islam yang dinilai mengancam kesatuan NKRI. Namun demikian, pihaknya mengambil langkah proaktif guna memberikan proteksi yang menyeluruh di lembaga pendidikan.

Menteri Agama Suryadharma Alie menilai, gerakan radikal Negara Islam Indonesia (NII) yang berkembang saat ini sangat sistematis dan intensif. Gerakan tersebut bahkan fokus merekrut mahasiswa, yang menjadi generasi penerus bangsa.
Sejalan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Suryadharma mengatakan, gerakan NII tak bisa dibiarkan."Itu gerakan bawah tanah. Kita harus basmi gerakannya," kata Suryadharma kepada para wartawan di sela-sela acara Musrenbang Nasional 2011 di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4/2011).
Kementerian Agama, kata Suryadharma, akan memanggil kepala-kepala kantor wilayah di daerah-daerah, kepala-kepala lembaga pendidikan di bawah tanggung jawab kementeriannya, dan pondok pesantren. Pada pertemuan tersebut, para pimpinan kanwil, lembaga pendidikan, serta pesantren akan diberikan sosialisasi soal bahaya NII.
"Kami akan sampaikan bahwa gerakan NII sudah sangat memprihatinkan dan tak menutup kemungkinan gerakan itu masuk ke lembaga pendidikan yang mereka pimpin," kata Suryadharma.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Prof Dr Nasaruddin Umar mengatakan, wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi umat Islam memiliki potensi yang besar. Bahkan potensi wakaf uang tunai bisa mencapai Rp 20 triliun pertahun.
Namun potensi yang bisa menjadi soko guru perekonomian di Indonesia ini belum digarap maksimal. "Selama ini tdk mendapatkan perhatian serius dari semua pihak,"kata Nasaruddin dalam acara sinergitas Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama di Bandung, Jawa Barat, Rabu siang (27/4).

Nasaruddin mengatakan, kurang maksimalnya pemberdayaan wakaf di Tanah Air karena kurang tersosialisasinya tuntunan wakaf tunai itu. Sebagian besar masyarakat yang bermadzhab Syafi`i, masih beranggapan wakaf sebatas harta tak bergerak, tanah misalnya. Padahal, di sejumlah negara telah bergerak lebih maju dengan menggarap wakaf tunai.
Di mesir contohnya, wakaf uang tunai yang dikelola institusi Al Azhar bisa menutupi defisir anggaran negara akibat dampak krisis, membangkitkan perekonomian, dan memberikan beasiswa bagi pelajar-pelajar dari negara Muslim, termasuk Indonesia." Wakaf uang tunai luar biasa manfaatnya tak terbatas," kata dia.

Kementerian Agama harus menjadi penjaga atau garda terdepan dalam meredam radikalisme agama karena mempunyai jaringan di seluruh Indonesia sampai di kecamatan dan desa melalui penyuluh agama.
"Kementerian agama seharusnya berada di garda terdepan dan menjadi team leader untuk membangun masyarakat Indonesia yang berwawasan luas, toleran, dan cinta damai," kata sosiolog Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dr Musni Umar, Selasa (26/4). 

Untuk menjalankan fungsinya itu, Kementerian Agama harus dipandu dengan peraturan untuk menjalankan fungsi ganda , selain sebagai pegawai pemerintah, juga pelayan, pencerah dan penyadar masyarakat, kata Musni Umar .
"Kalau fungsi ganda ini dilakukan dan pemberdayaan sosial ekonomi dilakukan secara terpadu dengan kementerian terkait, maka radikalisme dan kebringasan sosial,dipastikan akan berkurang. Persoalan ini mendesak dilakukan pemberdayaan karena realitasnya banyak sarjana agama tidak mendapat tempat berkiprah kecuali di Kementerian Agama," kata dosen UIN itu .

Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan untuk menepis cuci otak dan doktrinasi aliran Negara Islam Indonesia (NII) pelajaran agama mesti ditambah dan dilengkapi dengan kearifan lokal.
Pemahaman agama yang baik dan utuh diperlukan agar materi pelajaran agama di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi diserap secara komprehensif tidak sepotong sepotong yang mengakibatkan kesalahfahaman dalam beragama.
``Jadi pelajaran agama perlu ditambah, ini untuk memberikan pemahaman agama yang tidak tanggung juga diperlukan pembelajaran agama dengan kearifan lokal, `` kata Menag usai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Madrasah Sanawityah Negeri II Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (25/4).

Pemerintah sama sekali tidak mengurangi kuota jamaah haji tahun 2011. "Pemotongan kuota apa? Tidak ada pemotongan," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali.
 
Penegasan itu disampaikan untuk menanggapi isu yang beredar di masyarakat me ngenai adanya pengurangan kuota haji. Dijelaskan Menag, pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan kuota dan memberikannya kepada provinsi. Setelah itu, gubernur membagi kuota tersebut ke kabupaten/ kota. "Pembagian itu dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, yaitu satu per seribu," kata Menag kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 237 juta jiwa. Satu per seribunya adalah 237 ribu. Namun kenyataannya, kuota untuk penduduk Indonesia hanya 211 ribu jamaah. Kuota nasionalnya saja, kata Menag, sudah tidak sesuai dengan perhitungan berdasarkan jumlah penduduk. Otomatis dari kabupaten/kota pun seperti itu.
"Mungkin dari situ mereka berpikir ada pemotongan jumlah jamaah haji yang akan berangkat. Yang menentukan kuota itu kan Pemerintah Arab Saudi."

Jangan mencurigai kurikulum di lembaga pendidikan Islam, karena materinya sudah sangat baik, kata Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali di Surabaya, Senin.

Seluruh materi yang disusun dan dimasukkan sebagai kurikulum pada lembaga Islam sudah sejalan dengan pembangunan karakter bangsa. Tidak ada yang menyimpang dari prinsip ajaran agama yang membawa kedamaian bagi seluruh umat.

Muhammad Ali menyatakan itu di sela kunjungan kerjanya di Surabaya. Di kota itu Dirjen Pendis memantau jalannya pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Jadi, jangan mencurigai kurikulum yang sudah disusun bermuatan ajaran kekerasan. Apalagi radikalisme yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatun lil alamin, katanya.

Dirjen Pendis Muhammad Ali mengaku merasa penting memberi penegasan mengenai hal ini terkait adanya penilaian dari pemerhati pendidikan asing.

Kalangan asing, kata Ali, menyebut jika ada tindakan kekerasan pihaknya dituding memasukan muatan ajaran kekerasan dalam kurikulum pendidikan Islam.