Selasa, 19 April 2011
Republik Federasi Ethopia beringinan menjalin kerja sama di bidang pendidikan, penyelenggaraan manajemen haji dan kerukunan beragama dengan Indonesia.Pernyataan tersebut disampaikan delegasi Ethopia yang menjumpai Sekjen Kemenag Bahrul Hayat di Jakarta, Rabu pagi. Delegasi Ethopia yang berkunjung ke Kemenag itu adalah Aman Hussein (Dewan Supremasi Etopia/Islamic Supreme Council), Abba Haile Gabriel Meleku (Gereja Katolik), Kasis Belay Tegegn (Gereja Ortodok).
Ketiganya didampingi Dubes RI untuk Republik Federasi Ethopia merangkap Djibuti dan Republik Somalia, H.E. Ramli Saud.
Bahrul Hayat menyambut gembira bahwa Ethopia berminat menjalin kerja sama di berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang pendidikan, kesehatan dan budaya termasuk pula bidang penyelenggaraan dan manajemen haji.
"Sebagai kesatuan paham dan gerakan, radikalisme agama tidak mungkin dihadapi dengan tindakan dan kebijakan yang parsial," kata Said Aqil dalam acara bedah buku "Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian" di gedung PBNU, Jakarta, Selasa.
Dikatakannya, problem radikalisme agama merentang dari hulu ke hilir, sehingga dibutuhkan perencanaan kebijakan dan implementasi yang komprehensif dan terpadu.
Beberapa faktor yang menyebabkan terorisme masih terus berkembang diantaranya kemiskinan, kebodohan, balas dendam, dan pemahaman Islam yang salah.
"Saya memandang penanganan radikalisme agama idealnya menempuh langkah legal formal dan langkah kebudayaan sekaligus," kata Said Aqil.
Pendekatan legal formal mengasumsikan tanggung jawab negara melalui koridor konstitusi dan prosedur hukum yang ada.
"Di situ pemerintah mestinya memandang tanggung jawab melindungi hak hidup warga negara dan menjaga keutuhan NKRI sebagai harga mati," katanya.
Kementerian Agama (Kemenag) berencana menerbitkan aturan untuk menertibkan pelaksanaan ibadah umrah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah jamaah umrah yang menyalahgunakan visa. "Sekarang memang lagi di-set up bagaimana Kementerian Agama juga concern dalam penyelenggaraan umrah secara langsung," tegas Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali di Jakarta kemarin. Suryadharma mengaku, dalam nomenklatur (acuan) Kemenag telah diatur bahwa pemerintah harus terlibat dalam penyelenggaraan umrah. Apalagi,Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag telah terbentuk."Ini diperlukan (keterlibatan pemerintah) karena nomenklaturnya memang seperti itu," tandasnya.
Selama ini, ungkap Menag, pemerintah hanya berkonsentrasi pada penyelenggaraan haji, sedangkan umrah belum tertangani secara serius. Karena itu, kebijakan yang akan dibuat nantinya akan mengatur penyelenggaraan umrah secara komprehensif. Selain itu, peraturan mengenai umrah juga untuk mencegah adanya warga negara Indonesia (WNI) yang memanfaatkan visa umrah untuk mencari kerja di Arab Saudi."Bagi sejumlah orang, umrah sering dijadikan pintu masuk untuk bisa mencari pekerjaan di Arab Saudi,"jelasnya.
"Kita pertegas itu bentuk kekerasan dan merupakan tindakan yang terkutuk dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun," kata Suryadharma Ali di acara Mukernas Partai Persatuan Pembangunan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/4/2011).
Namun, dia enggan berspekuali siapa pelaku pengeboman tersebut. Pihaknya, menyerahkan sekaligus meminta kepada polisi agar secepatnya mengusut kasus ini.
"Saya yakin, mereka yang melakukan kekerasan di masjid itu tidak akan sampai pada tujuannya," tandasnya.
Secara teoritis, lanjut dia, pelaku akan lebih leluasa dibandingkan pihak yang bertahan. Sebab, pelaku dapat mencari tahu soal kelemahan targetnya. "Sedangkan kita yang menjaga biasanya lambat dalam mengetahui situasi," tukasnya.
Menteri Agama merasa yakin jika pelaku bom bunuh diri di masjid Cirebon yang melukai Kapolresta Cirebon dan puluhan lainnya adalah kelompok teroris yang justru menjadi musuh kaum muslimin Indonesia.
Menag menegaskan, aksi teroris sangat biadab, oleh karenanya Ia meminta kepada aparat untuk dapat mengungkap siapa dalang dibalik aksi tersebut. Pihaknya juga menampik jika aksi terorisme identik dengan Islam radikal dan erat kaitannya dengan kemiskinan.
Ketika ditanya tentang penanganan jemaah ahmadiyah, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pemerintah tetap harus mengamankan SKB (surat keputusan bersama) dalam menangani jemaah ahmadiyah. SKB tiga menteri harus dilaksanakan semua daerah di tanah air. Sumber
Langganan:
Postingan (Atom)