KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG: 2011-04-10

Selasa, 12 April 2011

Sejarah Kementerian Agama

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menj adi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Baca selengkapnya »

0 komentar

Kemenag Karawang Telah Menggunakan Pringer Print "Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai"

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai maka penagawai Negeri Sipil yang terlambat hadir dan pulang ngantor lebih cepat akan diberkakukan perhitungan yang diakumulasikan pada setiap akhir bulan. Dan Kepala Kantor wajib memberikan hukuman dan disiplin sesuai tingkat pelanggarannya, dan untuk menindak lanjuti kebijakan tersebut setiap pegawai wajib melakukan absen pagi (datang) dan sore (pulang) dengan absensi Sidik Jari (pringer firnt) yang telah diberlakukan di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kab. Karawang.

Untuk sementera absensi sidik jari ini diberlakukan hanya di lingkungan Kemenag Kab. Karawang dan selanjutnya akan diikuti oleh Satker yang ada di daerah seperti MAN, MTsN, MIN dan KUA Kecamatan yang ada dilingkungan Kemenag Kab. Karawang.

2 komentar

DPR Akan Revisi UU Haji

Jakarta(Pinmas)--Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairun Nisa mengatakan pihaknya dalam Program Legislasi Nasional 2011 akan merevisi Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji setelah sebelumnya mendapat kajian akademisi dan masukan masyarakat.

"Sudah ada wacana untuk melakukan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik," kata Chairun saat berbicara dalam Seminar Kajian Akademis UU No.13/2008 yang diselenggarakan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya »

0 komentar

Ahmadiyah Resmi Dilarang Di Jawa Barat "MUI Kab. Karawang Telah mensosialisasikannya"

Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran faham keagamaan yang menyimpang di Wilayah Jawa barat. maka sejak tanggal 2 Maret 2011 yang lalu, Gubernur Jawa Barat resmi melarang seluruh kegiatan Jemaat Ahmadiyah di seluruh wilayah Jawa Barat.
Dengan demikian, sejak diberlakukannya larangan tersebut, maka seluruh jemaat, penganut, anggota, pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun tentang ajaran yang telah difatwakan sesat tersebut.

Baca selengkapnya »

0 komentar