Selasa, 19 April 2011
"Sebagai kesatuan paham dan gerakan, radikalisme agama tidak mungkin dihadapi dengan tindakan dan kebijakan yang parsial," kata Said Aqil dalam acara bedah buku "Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian" di gedung PBNU, Jakarta, Selasa.
Dikatakannya, problem radikalisme agama merentang dari hulu ke hilir, sehingga dibutuhkan perencanaan kebijakan dan implementasi yang komprehensif dan terpadu.
Beberapa faktor yang menyebabkan terorisme masih terus berkembang diantaranya kemiskinan, kebodohan, balas dendam, dan pemahaman Islam yang salah.
"Saya memandang penanganan radikalisme agama idealnya menempuh langkah legal formal dan langkah kebudayaan sekaligus," kata Said Aqil.
Pendekatan legal formal mengasumsikan tanggung jawab negara melalui koridor konstitusi dan prosedur hukum yang ada.
"Di situ pemerintah mestinya memandang tanggung jawab melindungi hak hidup warga negara dan menjaga keutuhan NKRI sebagai harga mati," katanya.
Buku "Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian" berisi dialog antara KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Daisaku Ikeda, Presiden Ketiga Gerakan Sokka Gakkai Internasional.
Dalam buku setebal 309 halaman itu, kedua tokoh itu mengajak setiap agama dan keyakinan untuk bekerja sama menuju satu tujuan yakni perdamaian. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan itu adalah melalui dialog.
Dalam buku itu Gus Dur juga menandaskan bahwa Islam tak menganjurkan perang, sebaliknya orang-orang berperang atas alasan faktor-faktor di luar agama.
Sementara Ikeda menyatakan Buddhisme yang menjunjung kehormatan jiwa pun bertujuan perdamaian dan mengajarkan sepenuhnya tentang jalan kedamaian. Sumber
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar